Kerjasama Dengan Asosiasi Pengacara Pengadaan, Hukum UNUSIA Siap Mendirikan Pusat Kajian Hukum dan Pengadaan

foto penandatangan MoU
Rabu (04/10/2017) Prodi Hukum UNUSIA akan segera mendirikan Pusat Kajian Hukum dan Pengadaan, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman antara Fakultas Sosial dan Humaniora dengan Asosiasi Pengacaraa Pengadaan Indonesia (APPI). Prodi Ilmu Hukum ditunjuk untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan karena Prodi Hukum berada di bawah naungan Fakultas Sosial dan Humaniora, selain itu secara rumpun keilmuan memang sesuai dengan prodi hukum.

Di sela-sela pembicaraan Kepala Program Studi Ilmu Hukum UNUSIA, Muhtar Said mengatakan “ Kita akan menyiapkan Sumber Daya Manusia guna mendirikan Pusat Kajian Hukum dan Pengadaan, ini penting karena zaman semakin maju maka kita harus berbenah, dengan adanya pusat kajian ini akan membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya dengan baik”.

Pada intinya kerjasama ini diarahakan dalam hal pengembangan sistem Pengadaan Publik di Indonesia melalui pengembangan mata kuliah Hukum Pengadaan Publik, Studi Banding tentang Pengadaan Publik, Supply Chain Management dan program sertifikasi Pengadaan Publik kepada mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Publik yang nantinya sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Kerjasama ini nantinya dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti Seminar, Workshop, Penelitian, Studi Banding, Kajian mengenai Hukum Pengadaan Publik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Publik dengan yang melibatkan seluas-luasnya mahasiswa, Dosen, Staf di Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dalam kegiatan tersebut.       

Kerjasama ini dilakukan dengan berlandaskan pada niat baik (good will) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan kedua belah pihak akan berkontribusi secara pro aktif dalam mencapai tujuan dari kerjasama ini.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kyai Mujib Qulyubi (Resmi) Meraih Gelar Doktor

Gambar
Kyai Mujib, begitu kami menyebutnya. Seorang ulama yang mempunyai selera humor tinggi, bisa bercanda gurau dengan siapapun. Kyai Mujib dalam struktur di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjabat sebagai Katib Syuriah, artinya Kyai Mujib merupakan orang yang dituakan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, Kyai Mujib sering sekali “blusukan” ke Pengurus Ranting NU (pengurus tingkat Desa/Kelurahan). Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Kyai Mujib dipasrahi mengemban amanat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Menjadi wakil Rektor bidang kemahasiswaan merupakan hal yang tidak asing bagi Kyai Mujib karena kebiasaannya dalam mengurus para santri, sehingga sifat ketokohannya sangat dirasakan oleh banyak mahasiswa. Kesibukannya dalam mengurus para jamaah dan juga mahasiswa UNUSIA tidak membuat dirinya lalai dengan pendidikan formalnya, karena Kyai Mujib juga sebagai mahasiswa doktor di Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, B...
Baca selengkapnya

Daniel Zuchron : (Hukum) UNUSIA Berada di "Inti Bumi", Jadi Pantas Menjadi Kampus Pergerakan dan Kampus Riset

Gambar
Kaprodi Hukum UNUSIA dengan Daniel Zuchron Jakarta (22/09/2017). Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) lokasinya sangat setrategis karena berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menteng dalam sejarahnya merupakan tempat para penggerak merumuskan ide-ide kebangsaan termasuk tempat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi  dulunya menteng adalah pusat para penggerak bertempat tinggal dan berdiskusi. “(Hukum) UNUSIA berada di “inti bumi”, jadi pantas menjadi kampus pergerakan dan  kampus riset” ucap Daniel Zuchron dalam diskusi rabuan yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNUSIA. Penulis buku  yang berjudul “ Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen ” dan juga Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2013/2017 ini juga menyoroti pentingnya lembaga riset tentang demokrasi dan pemilu serta riset-riset tentang bisnis. Kedua tema riset itu sangat penting ka...
Baca selengkapnya

Ahli Hukum Konstitusi (Bidang Pemilu) Mengajar Di Prodi Hukum UNUSIA

Gambar
Veri Jenaidi (berdiri) sedang memaparkan pengalamannya saat bersidang di MK Senin (09/10/2017), ada yang baru di dalam perkuliahan Hukum Acara Konstitusi yang di ampu oleh Ahsanul Minan. Untuk memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah, Ahsanul Minan mengundang Veri Junaidi, ahli yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi untuk sharing pengalaman. Perkuliahan menjadi lebih hidup karena mahasiswa jadi lebih tahu perbedaan dan persamaan antara teori yang diajarkan di perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga dengan hal-hal apa saja yang harus dipersiapakan ketika seseorang akan beracara di Mahkamah Konstitusi. Ketika beracara di Mahkamah Konstitusi dibutuhkan trik-trik khusus yang memang harus dimiliki oleh para ahli hukum dalam bidang pemilu, salah satu triknya yaitu harus melakukan pembahasan materi secara matang, bisa melalui diskusi atau sharing dengan teman sejawat dan para pakar pemilu lainnya. Hal ini dilakukan supaya legal formil...
Baca selengkapnya