Mekanisme Perekrutan Hakim MK harus Diperbaiki

(Jakarta 12/2/2017) Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode pertama tidak begitu diperhitungkan, namun lambat laun MK terlihat besar kewenangannya sehingga banyak pihak yang ingin mendesain MK supaya memihak sesuai dengan kepentingannnya.

Situasi yang demikian membuat kalangan pegiat konstitusi merasa tidak heran ketika MK sekarang mulai gaduh dengan tuduhan adanya konspirasi-konspirasi dalam pemilihan hakim MK itu sendiri. melihat situasi seperti ini Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMA) Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia (UNUSIA) Jakarta mengadakan kajian yang bertemakan Nahdliyin dan Khittah Mahkamah Konstitusi.

Dalam acara tersebut HIMA Hukum mendatangkan tokoh muda yang bergerak dalam bidang konstitusi yang juga menjabat sebagai Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe), Very Junaidi. sedangkan pembicara kedua berasal dari Dosen Hukum Konstitusi UNUSIA, Ahsanul Minan.

Di tengah-tengah pelaksanaan diksui, Very Junaiadi, mengatakan :

“ada beberapa desain terkait dengan MK yang menurut kita tidak pas, karena kewenangan yang besar itu tidak diiringi dengan penyeimbang supaya kewenangan yang besar itu terjaga, untuk itu mekanisme perekrutan hakim MK harus diperbaiki”

Pasca Very menyelesaikan pembicaraannya, kemudian pembicaraan dialihkan ke Ahsanul Minan. dalam uraiannya Ahsanul Minan menggunakan pendekan fiqh mengingingat dirinya adalah orang Nahdliyin. “ Seorang hakim harus hati-hati, menjauhi sesuatu yang dianggap subhat”, ucap Ahsanul Minan


Perlu diketahui Ketua MK, Arif Hidayat telah dijatuhi sanksi dua kali karena melanggar kode etik. Hal itu memberikan gambaran Arif Hidayat tidak hati-hati dalam bertindak. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kyai Mujib Qulyubi (Resmi) Meraih Gelar Doktor

Gambar
Kyai Mujib, begitu kami menyebutnya. Seorang ulama yang mempunyai selera humor tinggi, bisa bercanda gurau dengan siapapun. Kyai Mujib dalam struktur di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjabat sebagai Katib Syuriah, artinya Kyai Mujib merupakan orang yang dituakan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Meskipun demikian, Kyai Mujib sering sekali “blusukan” ke Pengurus Ranting NU (pengurus tingkat Desa/Kelurahan). Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Kyai Mujib dipasrahi mengemban amanat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Menjadi wakil Rektor bidang kemahasiswaan merupakan hal yang tidak asing bagi Kyai Mujib karena kebiasaannya dalam mengurus para santri, sehingga sifat ketokohannya sangat dirasakan oleh banyak mahasiswa. Kesibukannya dalam mengurus para jamaah dan juga mahasiswa UNUSIA tidak membuat dirinya lalai dengan pendidikan formalnya, karena Kyai Mujib juga sebagai mahasiswa doktor di Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, B...
Baca selengkapnya

Daniel Zuchron : (Hukum) UNUSIA Berada di "Inti Bumi", Jadi Pantas Menjadi Kampus Pergerakan dan Kampus Riset

Gambar
Kaprodi Hukum UNUSIA dengan Daniel Zuchron Jakarta (22/09/2017). Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) lokasinya sangat setrategis karena berada di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Menteng dalam sejarahnya merupakan tempat para penggerak merumuskan ide-ide kebangsaan termasuk tempat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi  dulunya menteng adalah pusat para penggerak bertempat tinggal dan berdiskusi. “(Hukum) UNUSIA berada di “inti bumi”, jadi pantas menjadi kampus pergerakan dan  kampus riset” ucap Daniel Zuchron dalam diskusi rabuan yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNUSIA. Penulis buku  yang berjudul “ Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen ” dan juga Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2013/2017 ini juga menyoroti pentingnya lembaga riset tentang demokrasi dan pemilu serta riset-riset tentang bisnis. Kedua tema riset itu sangat penting ka...
Baca selengkapnya

Ahli Hukum Konstitusi (Bidang Pemilu) Mengajar Di Prodi Hukum UNUSIA

Gambar
Veri Jenaidi (berdiri) sedang memaparkan pengalamannya saat bersidang di MK Senin (09/10/2017), ada yang baru di dalam perkuliahan Hukum Acara Konstitusi yang di ampu oleh Ahsanul Minan. Untuk memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa yang mengikuti kuliah, Ahsanul Minan mengundang Veri Junaidi, ahli yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi untuk sharing pengalaman. Perkuliahan menjadi lebih hidup karena mahasiswa jadi lebih tahu perbedaan dan persamaan antara teori yang diajarkan di perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga dengan hal-hal apa saja yang harus dipersiapakan ketika seseorang akan beracara di Mahkamah Konstitusi. Ketika beracara di Mahkamah Konstitusi dibutuhkan trik-trik khusus yang memang harus dimiliki oleh para ahli hukum dalam bidang pemilu, salah satu triknya yaitu harus melakukan pembahasan materi secara matang, bisa melalui diskusi atau sharing dengan teman sejawat dan para pakar pemilu lainnya. Hal ini dilakukan supaya legal formil...
Baca selengkapnya