Hukum UNUSIA

(Jakarta 12/2/2017) Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode pertama tidak begitu diperhitungkan, namun lambat laun MK terlihat besar kewenangannya sehingga banyak pihak yang ingin mendesain MK supaya memihak sesuai dengan kepentingannnya. Situasi yang demikian membuat kalangan pegiat konstitusi merasa tidak heran ketika MK sekarang mulai gaduh dengan tuduhan adanya konspirasi-konspirasi dalam pemilihan hakim MK itu sendiri. melihat situasi seperti ini Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMA) Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia (UNUSIA) Jakarta mengadakan kajian yang bertemakan Nahdliyin dan Khittah Mahkamah Konstitusi. Dalam acara tersebut HIMA Hukum mendatangkan tokoh muda yang bergerak dalam bidang konstitusi yang juga menjabat sebagai Direktur Konstitusi dan Demokrasi (KoDe), Very Junaidi. sedangkan pembicara kedua berasal dari Dosen Hukum Konstitusi UNUSIA, Ahsanul Minan. Di tengah-tengah pelaksanaan diksui, Very Junaiadi, mengatakan : “ada beberapa desain terkai...

Gonjang-ganjing yang menyelimuti Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dorongan kepada Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Jakarta mengadakan kajian diskusi yang bertemakan “Nahdliyin dan Khittah Mahkamah Konstitusi”. Kajian ini diadakan sebagai langkah, mahasiswa hukum peduli dengan MK. Sebagai lembaga penjaga marwah konstitusi seharusnya harus menjaga harkat dan martabanya supaya konstitusi di Indonesia terus dihormati dan dijadikan sandaran masyarakat bernegara. “MK adalah lembaga yang harus melindungi konstitusi dengan ilmunya, orang yang berilmu adalah orang yang mampu menjaga kehormatannya, namun kami menyayangkan kalau di intern MK sendiri terjadi keributan, sehingga bisa membuat masyarakat menaruh sikap ketidakpercayaannya pada MK” ucap Aldyansah, Mahasiswa Hukum UNUSIA. Lebih lanjut Aldi menambahkan “Kisruh yang terjadi di MK seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan baik dengan mengedepankan sifat kenegarawanan para pemimpi...

Said dan Chompunut   Jakarta (09/02/2018). Chompunut Chalieobun Mahasiswa Program Sarjana Mahidol University Thailand yang sedang melakukan penelitian tentang demokrasi dan hukum pemilu melakukan studi banding di Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Salah satu landasan Ilmu Hukum UNUSIA dijadikan tempat studi banding karena banyak akademisi hukum UNUSIA yang bergerak dalam bidang (hukum) pemilu.    Air (panggilan akrab Chompunut Chalieobun) disambut oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNUSIA, Muhtar Said. Dalam perbincangannya, Air banyak bercerita mengenai sistem demokrasi yang dianut oleh negaranya, Thailand.  Sedangakan Said berbicara banyak mengenai sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia bersama perkembangan politik hukumnya. Pada saat diskusi mengenai sistem demokrasi di Indonesia, Said memberikan penjelasan terkait dengan kerterlibatan kaum santri dalam menjaga demokrasi di Indonesia tetap utuh dan berjalan d...

Dua Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Aldiyansah dan Alwi dilibatkan oleh Kode Inisiatif dalam menjalankan program penelitiannya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua mahasiswa hukum tersebut menjalani rutinitas di Kode Inisiatif sebanyak 4 hari dalam satu minggu, selama dua bulan. Kedua mahasiswa tersebut akan melakukan beberapa pekerjaan di Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif terkait dengan melakukan anotasi-anotasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Data-data putusan MK akan diolah dan dianalisis yang kemudian hasil analisisnya akan diberikan kepada MK dan juga dijadikan sebagai abahan untuk melakukan advokasi-advokasi kebijakan publik yang mempunyai sangkut paut dengan putusan MK. Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif merupakan lembaga nirlaba sebagai inisiatif masyarakat untuk mendorong konstitusionalisme dan demokratisasi di Indonesia melalui kegiatan penelitian, pelatihan dan advokasi kebijakan publik. Didirika...